Thursday, August 17, 2006

Gagasan Kespro: Tak Seindah Janjinya

Oleh : D. Shalindri Syam

Sepintas, gagasan tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi (kespro) perempuan tampak demikian ideal untuk menjawab permasalahan seputar kesehatan perempuan yang terus berkembang. Gagasan yang diejawantahkan ke dalam empat elemen kespro-yakni keluarga berencana (KB), kesehatan ibu dan anak, penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR) dan HIV/AIDS, serta kesehatan reproduksi remaja-diharapkan mampu mendukung terwujudnya kesehatan ibu dan remaja putri yang bermutu sehingga mampu melahirkan generasi sehat dan berkualitas. Namun, dari beberapa contoh negara yang telah lebih awal menjalankan gagasan ini, propaganda tujuan tersebut tak terwujud. Sebagian besar justru mengalami problem pertumbuhan penduduk, semakin bervariasi tingkat permasalahan rumah tangga karena rusaknya interaksi suami-istri, mewabahnya beberapa penyakit kelamin karena free sex, serta suburnya penyakit sosial-seperti perselingkuhan, hidup bersama tanpa ikatan nikah, aborsi dsb. Sebuah gagasan yang ditujukan untuk membentuk kualitas generasi mendatang justru menghancurkan masa depan umat manusia itu sendiri.

Dengan demikian, gagasan kespro di Dunia Islam tidak lebih merupakan upaya Barat untuk menghancurkan institusi keluarga Muslim dan merusak tatanan masyarakat Islam.

Latar Belakang
Kespro berkembang menjadi isu global karena permasalahan ini dialami oleh seluruh negara di dunia. Permasalahan kespro biasanya berkisar tentang penyakit-penyakit seputar perempuan seperti anemia, kekurangan energi kronis (KEK), malnutrisi, kehamilan dini, kehamilan terlalu tua, kegagalan KB, persalinan tidak sehat, pemahaman yang rendah tentang kespro, seks berisiko terhadap HIV/AIDS, dan yang semisalnya. Semua itu berujung pada peningkatan angka kematian ibu dan bayi, semakin bertambahnya perempuan yang terpapar ISR dan HIV/AIDS dari pasangan seksnya sehingga melahirkan bayi dengan infeksi HIV, serta bayi terlahir tidak berkualitas karena angka anemia dan malnutrisi di kalangan ibu dan remaja putri cukup tinggi.

Gambaran buruk situasi kespro juga terjadi di Indonesia. Angka kematian ibu di Indonesia, berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kependudukan Indonesia 2002/2003, adalah sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup-angka tertinggi untuk kawasan ASEAN; angka kematian bayi sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup. Tingkat malnutrisi juga tinggi di antara wanita dan remaja putri. Sebanyak 15% wanita (15-49 tahun) kekurangan energi kronis (KEK), remaja putri (15-24 tahun) sebesar 36%, dan anak-anak (5-14 tahun) sebesar 37%. Jumlah wanita (15-49 tahun) yang menderita anemia sebesar 40% dan remaja putri yang sebesar 52%. Angka penderita HIV/AIDS perempuan pada Desember 2004 mencapai 1.393 kasus dari total 6.050 kasus (www.bkkbn.go.id). Perhatian tentang kespro telah mulai mencuat dalam Konferensi Wanita Sedunia ke II tahun 1975 di Meksiko. Konferensi tersebut menyatakan, "Setiap pasangan dan individu memiliki hak untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab, apakah hendak memiliki anak ataukah tidak, termasuk juga menentukan jumlah dan jarak kelahiran; serta berhak untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut."

Kesehatan dan hak reproduksi bukan lagi hanya ditujukan untuk pasangan atau perempuan yang telah berkeluarga, namun juga bagi perempuan secara individu yang belum/tidak menikah. Hanya saja, penegasan tentang hak reproduksi dan kespro dalam konferensi ini tidak begitu menggema karena kongres ini tidak mewakili suara pemerintah negara-negara yang mengikutinya.

Isu tentang hak reproduksi dan kespro kembali mencuat dan mendapatkan perhatian serius pada Konferensi Kairo 1994. Kongres ini mengukuhkan: Hak-hak reproduksi mencakup hak-hak asasi tertentu yang telah diakui dalam hukum-hukum nasional, dokumen hak asasi internasional, dan dokumen kesepakatan PBB terkait lainnya. Hak-hak ini berlandaskan pada pengakuan terhadap hak asasi setiap pasangan dan individu...Mereka juga berhak untuk mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari pembedaan, pemaksaan atau kekerasan.

Adapun kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan utuh kesejahteraan fisik, mental, dan sosial; tidak semata-mata karena tidak adanya penyakit atau gangguan dalam semua hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. (ICPD Program of Action, 1994).

Konferensi ini secara tegas mengakui bahwa perempuan, sebagai pasangan atau individu, mempunyai hak atas dirinya sendiri dan kesehatan dirinya, termasuk kesehatan reproduksi dan kehidupan seksualnya. Inilah yang dimaksud dengan frasa kesejahteraan mental dan sosialkuratif (pengobatan) menjadi paradigma promotifpreventif (pencegahan) dengan tetap memperhatikan pengobatan dan rehabilitasi. Paradigma baru ini meletakkan hak manusia, pembangunan manusia, dan kesejahteraan individu sebagai pusat kebijakan program. Paradigma ini mensyaratkan adanya pengakuan lebih tegas mengenai kesehatan sebagai hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk sehat.
pada definisi kespro di atas. Konferensi ini membawa paradigma baru dalam dunia kesehatan reproduksi, yakni dari paradigma (penguatan) dan

Dengan definisi dan paradigma seperti di atas, maka permasalahan kespro meluas dimensinya. Dunia kespro juga dimarakkan oleh kasus-kasus pelanggaran hak reproduksi perempuan seperti kasus perkosaan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, perjodohan, larangan aborsi, pelecehan seksual, penyiksaan, mutilasi alat kelamin, paksaan terhadap penggunaan alat kontrasepsi, tidak adanya akses mudah terhadap informasi tentang masalah kesehatan reproduksi, dan berbagai bentuk diskriminasi yang menomorduakan kedudukan perempuan.

Adanya paradigma baru serta meluasnya permasalahan kespro mendorong Indonesia dan negara-negara yang mendukung ICPD untuk segera membuat payung hukum yang women friendly, melindungi hak reproduksi perempuan, yang tidak hanya ditujukan kepada perempuan yang bersuami dan tidak pula dikaitkan dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan sebagai salah satu RUU yang harus segera dibahas dan ditetapkan tahun ini. Sebelumnya, DPR mengesahkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tidak perlu heran, jika nanti muncul keinginan untuk merevisi UU Perkawinan yang telah diberlakukan saat ini dengan alasan menomorduakan perempuan serta bertentangan dengan hak reproduksi perempuan.

Menuju Liberalisasi
Aroma liberalisasi jelas tercium pada gagasan ini. Hal ini bisa disimpulkan dengan mengamati rencana kerja ICPD dalam menjelaskan kerangka bagi 4 tujuan status kesehatan reproduksi yang lebih baik, yaitu: tujuan agar setiap kegiatan seks harus bebas dari paksaan serta berdasarkan pilihan yang dipahami dan bertanggung jawab; setiap tindakan seks terbebas dari infeksi; setiap kehamilan dan persalinan harus diinginkan; serta setiap kehamilan dan persalinan harus aman.

Elemen-elemen kespro di Indonesia menurut Departemen Kesehatan tahun 1995 adalah keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR) dan HIV/AIDS, serta kesehatan reproduksi remaja. Dengan membawa semangat ICPD dan melandasinya dengan tujuan dan rencana kerja yang ada, elemen kespro tersebut diterjemahkan dengan persepsi atau sudut pandang liberal yang mengagung-agungkan hak reproduksi perempuan. Pada elemen keluarga berencana, misalnya, dengan pemahaman dasar bahwa perempuan berhak untuk menentukan kapan dia akan bereproduksi atau tidak, maka seseorang bisa kapan saja memakai atau tidak memakai alat kontrasepsi. Seorang istri bisa memakai alat kontrasepsi, sekalipun tanpa izin dari suami, saat ia tidak menginginkan kehamilannya. Atas nama hak reproduksi, seorang perempuan yang belum menikah pun boleh memakai alat kontrasepsi jika suatu ketika dia menginginkan atau membutuhkan.

Pemikiran liberal juga tampak saat gagasan kespro berusaha meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu yang tinggi hanya disoroti dari sisi banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan. Seorang ibu yang khawatir, tertekan, dan merasa tidak bisa menerima kehamilannya karena kegagalan alat kontrasepsi dapat saja dianggap tidak sehat secara mental dan sosial. Lalu kondisinya dapat dianggap sebagai kegawatan medis yang membolehkan tindak aborsi. Demikian pula bagi seorang perempuan yang merasa khawatir, tertekan, dan gelisah karena hamil akibat perselingkuhan, hubungan pra nikah atau bahkan perkosaan dan incest; ia dapat dianggap tidak sehat secara mental dan sosial sehingga dibolehkan melakukan tindak aborsi.

Demikian halnya dengan pemikiran yang dikembangkan gagasan kespro saat harus menanggulangi ISR dan HIV/AIDS. Adanya jargon, "Jauhi AIDS, Jangan Orangnya," mengajari kita untuk toleran dengan orang-orang yang hobi berganti-ganti pasangan. Atas nama hak reproduksi perempuan, solusi untuk permasalahan ini adalah kampanye penggunaan kondom, pendidikan seks dan kespro bagi remaja agar mampu melakukan hubungan seks secara sehat dan tidak berisiko, mendorong para remaja untuk melakukan KB (KB pra merital) dengan suntikan anti hamil, dan yang semisalnya. Kalaupun hubungan seks bebas ini berisiko menghasilkan janin, tidak perlu khawatir, karena aborsi telah dilegalkan.

Alhasil, gagasan kespro yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesehatan kaum perempuan dan meningkatkan kualitas generasi mendatang hanyalah omong-kosong. Gagasan kespro tidak lebih merupakan usaha musuh-musuh Islam untuk menjadikan negeri-negeri kaum Muslim seperti negeri-negeri mereka. (Baca boks: Aborsi dan Keruntuhan Institusi di Barat). Pelaksanaan hak reproduksi perempuan versi liberalis hanya akan memicu konflik peranan antara suami dan istri, meningkatkan eskalasi kekerasan dan konflik dalam rumah tangga. Akibatnya, tatanan keluarga Muslim yang telah mapan dengan nilai-nilai Islam akan mengalami kehancuran. Dalam kehidupan masyarakat umum, gagasan ini akan memicu maraknya pergaulan bebas, seks bebas, aborsi, perselingkuhan, KB pra merital, dan penyakit sosial lainnya yang akan merobek jaring-jaring tatanan masyarakat Islami. Wâllâhu a'lam. []

---------------------------------------------

Boks:
Aborsi dan Keruntuhan Institusi di Barat

Legalisasi aborsi bukan hal baru di negara-negara liberal. Jepang, India, Korea Utara, Taiwan, Inggris, Hungaria, Australia, dan Zambia merupakan negara yang membolehkan warganya melakukan aborsi dengan alasan sosial dan kesehatan perempuan. Kuba, Puerto Riko, Mongolia, Cina, Amerika Utara, Vietnam, sebagian negara di Eropa, dan Tunisia melegalkan aborsi berdasarkan permintaan. Di Kanada legalisasi aborsi mulai bergema tahun 1960-an. Di Amerika Serikat, isu aborsi sudah muncul sejak 1820-an. Sebanyak 50 negara bagian pada 1965 melarang aborsi kecuali dengan alasan tertentu. Aborsi mulai dilegalkan pada 1973, awalnya oleh 17 negara bagian. Di Belanda, dokter terakhir di Belanda yang ditahan karena melakukan aborsi terjadi pada 1953. Parlemen Belanda memiliki undang-undang tentang pengaturan aborsi, misalnya aborsi diperbolehkan sampai usia kandungan 24 minggu, atau jika anak yang akan dilahirkan mengalami cacat parah. Di Polandia, Maret 2005 ratusan perempuan menuntut hak aborsi di pusat Kota Warsawa. Tujuannya adalah mendesak pemerintah untuk membebaskan aborsi dan melindungi hak kaum wanita serta homoseksual.

Demikianlah, aborsi merupakan solusi atas problem yang dihadapi masyarakat Barat akibat liberalisme. Seks bebas telah memicu tingginya kehamilan yang tidak diinginkan; baik karena perkosaan, incest, maupun hamil di luar nikah. Keengganan wanita untuk memiliki anak dan gencarnya keluarga berencana menjadi alasan selanjutnya untuk menghentikan kehamilan.

Semua itu bermuara pada buruknya kehidupan keluarga yang telah lama terjadi di Barat. Indikasinya tampak dari tingginya angka perceraian di negara-negara yang menerapkan liberalisme tersebut. Di AS angka perceraian meningkat dengan tajam sejak tahun 1960-an. Tahun 1980 jumlah anak yang dibesarkan oleh kepala keluarga wanita telah mencapai 50%. Tahun 1997 angka perceraian tercatat 1,164 juta dan tahun 1998 sebanyak 1,94 juta. Tahun 1999 jumlah laki-laki yang dicerai 8,57 juta (8,3%) dan wanita 11,3 juta (10,2%). (www.swaramuslim.net). Angka perceraian di Inggris juga tergolong tinggi. Menurut survei tahun 2003, telah terjadi peningkatan kasus perceraian 3,7% atau 166.700 kasus dari 160,700 kasus di tahun 2002. (www.yadim.com). Anak-anak korban perceraian itu hidup dalam depresi dan kehilangan perlindungan dari keluarga. Mereka dengan mudah akan terseret ke dalam pergaulan yang sesat dan tidak jarang terjatuh dalam kegiatan kriminal. Dari hasil penelitian yang dilakukan di seluruh wilayah AS dan dimuat di www.divorcemagazine.com
terungkap 63% pembunuhan di usia remaja, 90% anak melarikan diri, 85% anak memiliki masalah perilaku, dan 85% anak yang dipenjara berasal dari anak dengan orang tua tunggal (bapak atau ibu saja) atau yang diasuh di panti asuhan. Keburukan itu belum ditambah dengan jutaan kasus HIV dan AIDS, masalah lesbianisme dan homoseksual, pengabaian terhadap orangtua, serta segudang masalah keluarga dan sosial lainnya.

Perceraian juga menyebabkan keengganan wanita untuk menikah. Lebih dari 80% wanita single Jerman mengaku lebih bahagia tanpa pasangan. Demikian menurut survei Majalah Stern. Dari 1.003 wanita yang ditanyai hanya 2% yang menyatakan tidak bahagia dengan status single-nya. Sebanyak 36% mengatakan akan tetap single karena lebih menyenangkan. Hampir 50% mengatakan lebih suka single karena membuat rumah mereka tetap rapi.

Pemerintah Singapura sejak pertengahan 80-an juga menghadapi persoalan serupa, dengan semakin banyaknya wanita berpendidikan tinggi yang enggan menikah. Meski menurut perkiraan PBB jumlah penduduk dunia dalam dekade-dekade mendatang akan meningkat sampai lebih 9 miliar orang, di Eropa angka kelahiran menurun (Dw.org, 3/02/2005).

Spanyol juga terancam mengalami 'kepunahan'. Tingkat kelahiran bayi termasuk yang paling rendah di dunia. Rata-rata angka kelahiran perempuan Spanyol adalah 1,12. Kekhawatiran yang sama juga terjadi di Italia dan Jerman. Sementara itu, angka kelahiran Korea Selatan tahun 2004 tercatat sebesar 1,16; merupakan rekor terendah di negara tersebut. Menurut badan statistik nasional Korsel (NSO) angka tersebut turun dari 1,19 yang tercatat pada tahun 2003. Angka itu lebih rendah dari yang dicatat Jepang sebesar 1,288; jauh lebih rendah dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang sebesar 2,04 (Media Indonesia, 24/8/2005).

Akibatnya, dewasa ini angka kelahiran di negara-negara Barat menurun secara drastis. Bahkan sebagian negara Barat mulai khawatir kekurangan penduduk karena warga mereka kebanyakan berusia tua dan jumlah bayi yang lahir sangat sedikit. Salah satunya adalah akibat diaborsi sebelum sempat menghirup udara dunia. Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Asri]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home